UI Tuntut Daerah yang Manipulasi Pengumuman CPNS
Komitmen UI itu disampaikan kepada rombongan Komisi A DPRD Sumut yang melakukan koordinasi dan melihat sistem yang digunakan untuk perekrutan CPNS formasi 2009, Rabu (25/11), di Kampus UI, Depok.
Ketua Komisi A DPRD Sumut, M Nuh, yang dihubungi MedanBisnis via telepon mengatakan, dalam kunjungan itu mereka diterima Kepala Biro Hukum UI, Retno Moerniati. Para anggota dewan mendapat penjelasan bahwa UI akan membuat sistem perangkingan dalam menilai hasil ujian CPNS.
Daftar rangking itu akan diperbanyak menjadi rangkap 3, masing-masing untuk kabupaten/kota, Badan Kepegawaian Nasional dan database UI.
“UI akan melakukan tindakan hukum jika ada yang mengumumkan peserta yang lulus CPNS berbeda dengan nama-nama hasil perangkingan yang mereka lakukan. Karena mereka merasa telah bekerja secara profesional. Jadi kalau ada pemkab/pemko yeng bermain curang, maka itu akan berpengaruh pada nama baik UI,” terang M Nuh.
Ke-14 kabupaten/kota yang melakukan kerja sama dengan UI itu adalah Medan, Binjai, Siantar, Sibolga, Asahan, Dairi, Karo, Langkat, Sergai, Pakpak Bharat, Samosir, Batubara, Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu Utara.
“Hanya ada 14 kabupaten/kota, bukan 19 seperti yang dilaporkan BKD Pempropsu,” ucapnya.
Nuh menambahkan, sesuai kesepakatan, UI juga menurunkan timnya ke 14 kabupaten/kota saat diadakanya ujian CPNS, Rabu kemarin. Usai ujian, lembar jawaban dikumpulkan dan langsung dibawa ke Jakarta untuk dikoreksi dan dibuat perangkingan.
“Untuk perangkingan, agar transparan, UI akan melakukan prosedur tersebut di depan BKD kabupaten/kota dan BKN. Karena pengumuman PNS akan dilakukan pada 7 Desember,” katanya.
Selain adanya tindakan tegas dari UI, tambah M Nuh, pihaknya sebagai komisi A juga akan menerima dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang merasa dirugikan dalam proses penerimaan CPNS ini.
“Kalau merasa ada kejanggalan dan dirugikan dengan hasil pengumuman CPNS yang disampaikan pemkab/pemko nantinya, kami akan siap untuk mengkonfirmasi dan melakukan pengecekan dengan data yang dimiliki UI,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan M Nuh, selain dengan UI, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan PTN lainnya yang melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota di Sumut dalam proses penerimaan CPNS ini, yaitu UGM (Tapteng), Universitas Padjajaran (Tanjung Balai, Madina, Paluta), Universitas Sebelas Maret (Padang Lawas, Tobasa, Padang Sidimpuan) dan USU (Tebingtinggi, Tapsel, Labuhanbatu, Deliserdang, Humbahas dan Pempropsu).
“Jadi laporan kejanggalan ini tidak hanya dari masyarakat yang mengikuti tes CPNS dari kabupaten/kota yang kerja sama dengan UI, tapi juga dengan PTN lainnya. Kami akan coba untuk melakukan kroscek jika ada laporan. Karena berdasarkan instruksi BKN, setiap PTN yang terlibat harus transparan,” paparnya.
Dari hasil evaluasi pelaksanaan CPNS formasi 2009 ini, papar M Nuh, pihaknya, ke depan, akan mengusulkan ke BKD agar ada transparansi dan kemudahan bagi publik dalam mengakses nilai perangkingan yang dilakukan PTN.
“Ke depan, sebaiknya hasil perangkingan tidak hanya rangkap tiga, tapi juga dapat diserahkan ke kami (DPRD-red), biar mudah diakses masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, M Nuh juga menyebutkan bahwa Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli sampai kini tidak jelas bekerja sama dengan PTN mana. Padahal, berdasarkan laporan BKD Pempropsu ke Komisi A DPRD Sumut, 5 kabupaten/kota itu kerja sama dengan UI, tetapi pihak UI membantah.
mohon info hasil cpns nias barat 22 Desember 2010. trims
Thu, 26 November 2009 14:22:36
Seleksi CPNS 5 Daerah NiasTak Diakui UI
Medan (Waspada)
Universitas Indonesia membantah bekerjasama lima kabupaten yakni, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Gunung Sitoli yang sebelumnya mengaku bekerjasama dengan mereka dalam seleksi penerimaan CPNS 2009. Mereka hanya bekerjasama 14 kabupaten/kota di Sumut yang bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri itu.
Demikian disampaikan ketua komisi A DPRD Sumut, Muhammad Nuh, tadi malam. Hal itu disampaikannya setelah bertemu dengan panitia pelaksana seleksi CPNS UI, Adi Basukriadi dan kepala Biro Hukum UI, Retno Moerniati di kampus UI Jakarta.
Menurut Nuh, sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprovsu melaporkan lima kabupaten pemekaran dari Nias itu termasuk dalam 19 kabupaten/kota di Sumut yang bekerjasama dengan UI.
Bahkan, setelah hal itu dikroscek langsung, masing-masing BKD dari kelima kabupaten/kota itu membenarkan bahwa mereka bekerjasama dengan UI.
“Namun ternyata setelah kami kroscek, pihak UI malah membantahnya. Menurut mereka, UI hanya bekerjasama dengan 14 kabupaten/kota di Sumut dalam seleksi CPNS 2009. Kalau begitu kelima kabupaten/kota itu bekerjasama dengan siapa?” kata Nuh.
Nuh mengatakan, Komisi A akan segera berkoordinasi dengan BKD Pemprovsu untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Mereka tidak ingin kejadian itu menjadi preseden buruk dalam seleksi CPNS di Sumut.
“Harus dituntaskan. Harus diperiksa apakah kelima kabupaten/kota itu berbohong, atau mereka memang akhirnya memutuskan untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi lain tapi belum sempat dilaporkan,” kata Nuh.
Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, dalam pertemuan itu pihak UI menjamin akan melakukan penilaian hasil seleksi penerimaan CPNS dengan transparan. UI akan memberlakukan sistem ranking terhadap hasil ujian, dan semuanya akan diperiksa dengan menggunakan metode pengamanan yang berlapis.
Hasil ujian tersebut nantinya akan dicetak rangkap 3 tiga, dan masing masing akan dikirim sebagai bukti ke Badan Kepegawaian Nasional ( BKN ), pemkab/pemko bersangkutan, dan arsip UI sendiri.
Sehingga, katanya, kalau ada Pemkab/Pemko yang melakukan kecurangan dalam pengumuman CPNS, UI berjanji akan melakukan tindakan hukum. Karena perbuatan itu dinilai akan mencederai nama baik institusi UI.
“Termasuk kepada lima kabupaten/kota tadi. Kalau ternyata mereka mengaku bekerjasama, maka UI akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum,” katanya.
Nuh menambahkan, Komisi A membuka kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan adanya kecurangan dalam hasil seleksi CPNS. Mereka berjanji akan membantu mengkroscek laporan masyarakat itu langsung ke UI.
Dalam pertemuan itu diketahui bahwa kerjasama UI dengan kabupaten/kota di Sumut itu tidak hanya dalam bidang seleksi CPNS, namun juga dalam bidang peningkatan SDM di pemerintah kota dan kabupaten. “Kerjasama itu telah berjalan selama 5 tahun.”
(dat02/waspada)