Jumat, 8 Januari 2010 | 20:40 WIB

MEDAN, KOMPAS.com – Setelah pemilihan kepala daerah di Kota Binjai, Pematang Siantar, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan dan Pakpak Bharat terancam mundur, sedikitnya lima daerah lain juga kemungkinan pemilihan kepala daerahnya terancam mundur. Persoalannya tetap sama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan belum dibahas atau masih bermasalah.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Turunan Gulo mengatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) di Karo bermasalah dari sisi anggaran, sehingga sangat mungkin diundur, meski pelaksanaanya masih lama, yakni Oktober mendatang.

“DPRD Karo periode lalu, hanya menyetujui anggaran sebesar Rp 7 miliar dalam APBD 2010 dari kebutuhan sebesar Rp 16 miliar. KPU Karo saat itu tenang-tenang aja, karena mereka beranggapan, DPRD periode sekarang meloloskan sisa anggaran sebesar Rp 9 miliar dalam Perubahan APBD 2010. Ternyata DPRD periode sekarang malah tak menyetujui anggaran pilkada dalam Perubahan APBD 2010, lebih besar dari APBD-nya sendiri,” kata Turunan di Medan, Jumat (8/1/2010).

Persoalan ini lanjut Turunan cukup pelik, jika benar sisa anggaran untuk pilkada Karo tak dipenuhi seluruhnya oleh DPRD setempat. “Meski pun pilkada Karo digelar bulan Oktober, tetapi sangat mungkin persoalan ini akan mengganggu,” katanya.

Turunan menuturkan, selain Karo, pilkada tiga daerah pemekaran di Nias juga terancam mundur. Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Barat dan Nias Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias, rencananya menggelar pilkada bulan Mei. “Tetapi menurut KPU Nias, penjabat kepala daerah di tiga daerah pemekaran tersebut hanya mampu menyediakan anggaran sebesar Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar, dari total kebutuhan sekitar Rp 10 miliar,” ujar Turunan.

Dia mengatakan, terhadap persoalan pilkada tiga daerah pemekaran di Nias ini, Pemprov Sumut harus segera memberi bantuan, jika memang tak ingin pilkada di sana mundur. Sangat mungkin mundur hingga bulan Oktober, jika sampai Oktober masih juga ada persoalan anggaran, bisa jadi pilkadanya digelar serentak dengan kabupaten induknya tahun depan. Pemprov Sumut harus bantu masalah ini. “Kami akan koordinasi dengan Pemprov Sumut untuk membicarakan persoalan ini,” ujarnya.

Selain Karo, Nias Utara, Nias Barat dan Kota Gunungsitoli, Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution mengatakan, pilkada di Tapanuli Selatan juga kemungkinan terancam mundur karena DPRD dan pemda setempat masih belum selesai membahas APBD 2010.