Kepala Daerah Harus Segera Urus Macetnya Anggaran Pilkada 2010
Selasa, 26 Januari 2010 13:32
MENDAGRI – Gamawari Fauzi mengingatkan kepala daerah segera menyelesaikan macetnya anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2010. Bekas Gubernur Sumbar ini telah berulangkali menyurati gubernur termasuk tujuh gubernur yang akan menyelenggarakan Pilkada 2010 agar berpedoman aturan yang berkaitan dengan pendanaan pilkada, seperti Permendagri Nomor 57 Tahun 2009.
“Kita sudah berulangkali mengirim surat pada gubenur dan kemarin kita surati lagi, termasuk tujuh (provinsi). Surat itu sudah saya tanda’tangani Jumat (22/1),” kata Gamawan, di Jakarta, kemarin.
Salah satu isi surat tersebut adalah meminta gubernur berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, khususnya soal anggaran. “Mudah-mudahan dengan surat terakhir ini, tidak ada masalah lagi. Saya sudah tekankan agar gubernur bertemu dengan bupati dan wali kota,” katanya. Mendagri telah menerbitkan surat edaran bagi kepala daerah tentang dukungan APBD untuk pilkada.
Selain SE Mendagri, juga ada Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada.
Dalam permendagri tersebut sudah ada pedoman bagi pemda untuk menyelesaikan anggaran pilkada.Sebelumnya, anggota KPU I Gusti Putu Artha mengatakan, pilgub di tujuh provinsi dipastikan tahapannya molor. Hal ini disebabkan anggaran belum siap. Ketujuh provinsi itu adalah Kepulauan Riau (Kepri), Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Bengkulu.
Balikan, Putu mengungkapkan, hasil laporan dari KPUD se-Indonesia dalam rapat koordinasi dengan KPU pada 21-22 Januari lalu, disebutkan ada 122 daerah atau 50 persen dari daerah penyelenggara pilkada belum sepakat mengenai besaran anggaran dengan pemda setempat. ? faz
KEPALA DAERAH BEGO SIH…GUBSUMUT SAJA KAGET2…Lha illaha Illlllalalalalalalah