Nias Barat, 9 Maret 2010

SUMATERA UTARA adalah provinsi yang terbesar di Pulau Sumatera, akan menggelar “PESTA DEMOKRASI TERBESAR dengan adanya 25 Kabupaten Kota akan melangsungkan pemilihan kepala daerah masing-masing.

Ada tiga hal yang harus diantisipasi:

1. Politik Kotor dengan cara-cara kekerasan dan memakai atribut penguasa untuk menekan lawan politik.

2. Politik Uang dengan memakai cara menyogok masyarakat agar memilih dirinya

3. Politik dagang sapi di posisi para PNS yang seharusnya bersikap netral.

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2010 menggelar  tahun politik pemilihan kepala daerah (pilkada). Pesta demokrasi tahun 2010 dilasungkan oleh  sebanyak 25 kabupaten/kota untuk  penetapan kepala daerah (pasangan bupati/walikota).

Baca artikel :

___________________________

Waspada Monday, 04 January 2010 06:19

2010: Tahun politik Pilkada Sumut

KUSMIN

Bagi masyarakat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2010 merupakan tahun politik pemilihan kepala daerah (pilkada). Betapa tidak, tahun 2010 sebanyak 25 kabupaten/kota akan melangsungkan prosesi suksesi bagi penetapan kepala daerah (pasangan bupati/walikota).

Hal ini dilakukan dengan 2 gelombang; bulan Mei dan September 2010. Sebanyak 14 kabupaten/kota di Sumut direncanakan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak pada 12 Mei 2010. Rencana ini, membuat beberapa daerah di antaranya terpaksa membuat persiapan yang lebih matang.

Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, 14 kabupaten/kota akan menggelar pilkada pada 12 Mei 2009. Sedangkan 11 kabupaten/kota lain yang juga akan menggelar pilkada tapi waktunya akan ditentukan kemudian (September 2009). Ke-14 daerah yang menggelar pilkada secara serentak adalah Binjai, Medan, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Samosir, Pakpak Bharat dan Sibolga. KPU Sumut meminta KPU kabupaten/ kota menggelar pilkada secara serentak dalam dua gelombang.

Pertama digelar bulan Mei dan tahap kedua bulan September. Untuk daerah yang direncanakan menggelar pilkada serentak bulan Mei, masa jabatan kepala daerahnya habis antara bulan Juni – Agustus 2010, sedangkan yang digelar bulan September, untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis bulan Oktober-Desember 2010.

Menjaga kondusivitas
Atas realitas pilkada tersebut, sejatinya seluruh komponen masyarakat Sumut harus mampu menjaga situasi yang kondusif. Sebab hanya dengan suasana yang kondusif seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan dengan itu pula akan dapat dilaksanakan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas.

Suasana yang kondusif dapat dijadikan garansi yang kuat untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dalam rangka membangun dan memeratakan hasil-hasilnya. Sebab, sangat mustahil seluruh komponen masyarakat dapat bergerak dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, jika suasana masyarakat tidak kondusif.

Untuk itulah kiranya diperlukan komitmen yang kuat untuk menjaga kondusivitas masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting karena tidak jarang dalam suasana menjelang Pilkada di mana politik menjadi pang-lima berbagai intrik politik terus dihembuskan untuk menjatuhkan lawan politik.

Sikut-menyikut, jegal-menjegal, saling ungkap keburukan, fitnah, serta ”jurus” jahat lainnya selalu dihembuskan untuk sekadar mendiskreditkan lawan politik serta menarik simpati massa. Hal itulah yang kemudian menjadi sebuah wacana yang menggumpal menjadi kampanye hitam (black campaign).

Itulah cara kampanye yang jauh dari sehat dan bermartabat. Sebab, ketika seseorang juru kampanye ataupun bakal calon kontestan Pilkada mengungkap keburukan orang lain (lawan politiknya), sesungguhnya dia telah menjelaskan kepada publik bahwa dirinya tidak layak untuk menjadi kepala daerah.

Sebab, ternyata dirinya lebih cocok untuk sekadar menjadi tukang gunjing, tukang gosip, bahkan bukan tidak mungkin lebih cocok menjadi tukang fitnah. Sungguh, apa yang dilakukan itu sebagaimana yang dikatakan peribahasa, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.

Netralitas PNS
Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya dalam menyongsong tahun politik pilkada adalah sikap positif yang mesti ditunjukkan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam konteks perundang-undangan, PNS merupakan abdi masyarakat, yang juga menjadi penyelenggara negara.

Dalam jabatan itu melekat tugas dan fungsi yang berada di atas semua golongan, semua kepentingan, dan semua lapisan masyarakat. Sehingga PNS harus benar-benar tidak berpihak pada salah satu komponen masyarakat tertentu saja.

Hal yang sama juga dialamatkan kepada PNS di saat menjelang pilkada. PNS adalah pelaksana tugas pemerintahan yang harus berada posisi yang netral. Dalam hal ini diartikan sebagai netral kepada para kandidat yang berjuang dalam pilkada. Merupakan sebuah pengkhianatan terhadap bangsa dan negara jika PNS berada dalam kelompok maupun golongan tertentu dalam pilkada.

Sebab, ketika dia menjadi bagian yang mendukung satu kelompok dan tidak mendukung kelompok yang lain, sesungguhnya dia tidak menjalankan tugas utamanya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Di sinilah letak pengkhianatan yang dilakukannya tersebut.

PNS harus tetap netral dalam menyikapi para kontestan yang akan tampil sebagai bakal calon kepala daerah. Untuk bisa berlaku seperti ini memerlukan iktikad yang kuat serta harus mampu membentengi diri dari sikap keterpengaruhan dari pihak lain. Benar adanya, akan terjadi tarik-menarik kepentingan dalam proses pilkada tersebut.

Tarik-menarik kekuatan secara alamiah akan mempengaruhi PNS. Hal ini dapat dipahami karena PNS juga bagian dari masyarakat yang mempunyai hak politik untuk menentukan calon pilihannya dalam pilkada. Sehingga, memang sangat sulit dalam posisi PNS itu. Terlihat ada dualisme diri PNS.

Satu sisi sebagai penyelenggara negara, satu sisi adalah bagian dari tatanan demokrasi yang mempunyai hak pilih yang notabenenya harus memilih dan berpihak kepada kandidat tertentu. Oleh karena itu, PNS harus pandaipandai menempatkan dirinya. Ketika dia merasa bagian dari aparatur penyelenggara pemerintahan, maka dia harus berada dalam posisi yang netral.

Senetral mungkin, dan tidak timpang kepada kandidat tertentu. Sedangkan dalam posisi sebagai rakyat, yang merupakan instrumen demokrasi, juga harus mempunyai hak dalam politik. Netralitas PNS tetap diperlukan. Sehingga, pemihakan terhadap salah satu kontestan merupakan sebuah pelanggaran sumpah dan janji PNS.

Kontestan Pilkada
Membaca nama-nama yang muncul di media massa pada wilayah kabupaten/ kota di Sumut yang akan berlaga di ajang pilkada 2010, setidaknya dikategorikan ada tiga tipe berdasarkan kedudukan kepala daerah yang masih menjabat. Pertama, pilkada yang dilaksanakan di mana adanya kontestan incumbent yang masih tetap berpasangan.

Kedua, pilkada yang dilaksanakan di mana salah satu pasangan adalah adalah incumbent juga. Ketiga seluruh kontestannya adalah pendatang baru. Tipe yang pertama adalah tipe yang paling jarang ditemukan di seluruh wilayah Indonesia; khususnya dalam pilkada. Bahkan dalam Pilpres 2009-pun tidak ditemukan adanya yang seperti itu.

Buktinya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencari pasangan yang lain. Semenetra Jusuf Kalla (JK) juga dengan pasangannya yang lain. Itulah yang terjadi di negeri ini. Sehingga, nantinya, jika ada pasangan incumbent dalam pilkada yang masih tetap bersama dalam satu paket, dengan paket yang sama, maka hal itu patut diacungi jempol.

Hal ini mencerminkan harmonisasi yang kuat di dalam duet kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tentunya sangat dibanggakan model yang seperti ini. Sebab, bisa dijadikan bentuk keteladanan dalam memimpin suatu komunitas masyarakat. Tipe yang kedua ini terbagi ada 2 macam pula. Kesatu, ada yang paket lama masing-masing berusaha mencari pasangannya masing-masing; sebagaimana yang dipraktikkan dalam Pilpres 2009.

Hal ini mungkin dikarenakan ketidakharmonisan yang ada pada pasangan tersebut. Ataupun, tidak merasa puas atas hubungan kerjasama yang selama ini dibangun. Keduanya masing-masing dalam posisi incumbent dengan peluang kemungkinan yang sama; fifty-fifty.

Kedua, paket yang maju dikarenakan masa jabatan kepala daerahnya sudah dua periode, sedangkan wakil kepala daerahnya masih bisa ikut berjuang di pilkada karena masih satu kali dalam masa jabatan. Hal ini posisi wakil kepala daerah masih dalam posisi incumbent. Tipe ketiga, seluruh pasangan adalah pendatang baru.

Sebab, pasangan yang lama tidak satupun yang akan maju ke pilkada berikutnya. Kalau hal ini terjadi, maka kemungkinannya sangat bervariasi. Sebab, semuanya mempunyai peluang yang sama. Terlebih jika seluruh kontestan berasal dari lingkungan pemkab/ pemko yang ada; misalnya kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD; kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian) berjuang untuk menjadi kepala daerah.

Itulah tipe pertarungan dalam pilkada 2010. Tentang tipe yang mana ada di daerah mana, masing-masing pembaca sudah dapat mengetahuinya melalui media massa yang selama ini menyajikan berita politik tersebut. Bagi khalayak ramai, hal itu menjadi hal yang lumrah.

Dan bagi masyarakat luas, kiranya pilkada akan memberikan kebaikan dan kesejahteraan yang melimpah ruah. Itu saja yang diinginkan masyarakat luas. Tidak lebih. Karenanya, sangat diharapkan nantinya kepada seluruh kontestan untuk bermain dengan menggunakan hati nurani.

Bermain dengan cara-cara yang manusiawi. Sebab, dengan cara seperti itu, apa yang dilakukannya tidak melukai hati masyarakat luas.

Penutup
Semoga memasuki tahun 2010 yang penuh dengan kepentingan politik, masyarakat Sumut dapat menjaga kondusivitas yang baik. Seluruhnya harus berada dalam posisi yang sewajarnya. Uruslah urusan yang dapat diurus. Jangan mengurusi urusan orang lain. Semoga pilkada memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakat Sumut. Itu yang diharapkan. Selamat memasuki tahun politik -. Selamat tahun baru 2010!

Penulis adalah Kasubag Perencanaan Program pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Serdang Bedagai, dan Mahasiswa S-3 IAIN

Tags: berita PILKADA, NIAS PILKADA, PILKADA SUMUT, Sumatera Utara