Nasib Pendidikan di Pedalaman

Siswa sekolah menengah atas yang Ujian Nasional tahun ini hanya 89,88 persen, melorot lumayan jauh dibanding tahun lalu yang mencapai 93,74 persen. Bahkan ada 267 sekolah yang gagal total karena seluruh siswanya tidak lulus. M

Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh menyebutkan sejumlah penyebab turunnya prestasi itu. Di antaranya, proses belajar-mengajar yang tidak maksimal, rendahnya kesadaran murid dan infrastruktur, serta sarana-prasarana yang kurang memadai. Pengakuan Pak Menteri ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil meningkatkan kualitas pendidikan. Melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, sebenarnya agak sulit membuat gambaran umum untuk menjelaskan akar masalah yang sebenarnya. Mengenai Ujian Nasional (UN) sendiri, sebenarnya masyarakat terbelah ke dalam dua kelompok. Masyarakat yang mendukung UN memberi alasan UN bisa meningkatkan standar pendidikan nasional, dan masyarakat yang menolak memberi alasan ketidaksiapan dan kekhawatiran dari para murid, orang tua, serta guru sendiri. Sebenarnya yang perlu lebih dicermati adalah sampai sejauh mana peran pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas kepada semua warga negara. Jika sekilas kita melihatnya pada sekolah-sekolah unggulan yang ada di kota, mungkin kita bisa berbangga dengan kondisi pendidikan kita saat ini. Apalagi jikayang kita lihat adalah sekolah-sekolah elite yang banyak bertebaran di kota-kota besar.

Sekolah-sekolah tersebut sudah sangat mapan dalam hal fasilitas dan kualitas. Para murid dan guru dari sekolah sekolah elite selalu dimanja dengan fasilitas pendidikan yang lengkap dan mutakhir. Segala proses pembelajaran dijalankan dengan nyaman dan mudah sehingga dapat menghasilkan keluaran yang berkualitas. Namun perlu dianalisa lebih jauh, seberapa besar persentase anak negeri ini yang bisa mendapat pendidikan berkualitas seperti di atas.Tcik banyak yang mengetahui atau peduli dengan nasib pendidikan di wilayah-wilayah pedalaman Nusantara. Banyak anak di pedalaman Nusantara yang bernasib malang karena tak dapat memperoleh pendidikan yang bermutu. Di beberapa perkampungan atau dusun di pedalaman, anak-anak harus berjalan kaki 1-2 jam sejauh hingga 6 km melintasi hutan dan menuruni bukit untuk mendapatkan pendidikan di sekolaK setiap hari. Pengorbanan anak-anak tersebut terkadang sia-sia karena ketika sampai di sekolah, tak ada guru yang siap mengajar. Tak jarang setelah berlelah-lelah berjalan kaki dari rumah tanpa sarapan pagi, si anak harus kena marah atau bahkan hukuman fisik dari guru karena terlambat masuk kelas. Dan akibatnya si anak enggan ke sekolah keesokan harinya dan kemudian dia memilih untuk tidak ke sekolah sama sekali selamanya.

Potret umum siswa di pedalaman memang sangat memprihatinkan, murid-murid ke sekolahhanya membawa 1-2 buku tulis dan 1 pulpen/pensil yang disimpan dalam tas kresek, bersandal jepit atau malah telanjang kaki. Nasib para guru di pedalaman pun tak kalah memprihatinkan, terutama para guru honorer yang kebanyakan honor komite. Para guru tersebut banyak yang harus mengajar 2-3 kelas sekaligus. Hal ini karena kekurangan tenaga guru di sekolah pedalaman. Guru yang hanya bergaji 100-300 ribu sebulan itu banyak yang dipaksa bekerja ekstra keras bahkan terdapat “tuntutan psikologis” untuk bekerja lebih besar daripada guru PNS karena status tidak tetap sebagai guru honorer lebih rentan daripada guru berstatus PNS yang meskipun sebulan tak mengajar di sekolah pun masih akan tetap menerima gaji.

Dengan kondisi demikian, apakah masih mungkin jika menuntut setiap guru, termasuk para guru honorer untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya? Apakah manusiawi jika kita memaksa semua guru tersebut untuk mempersiapkan silabus dengan baik, sedangkan mereka pun harus melakukan pekerjaan lain untuk dapat bertahan hidup di pelosok.Jika benar bahwa pendidikan yang berkualitas memberi peluang yang lebih besar untuk meraih kesuksesan hidup dan lebih mudah mendapat pekerjaan dengan penghasilan tinggi, maka lebih jelas bahwa ternyata sistem pendidikan dan fenomena pendidikan akan terus melestarikan tradisi makin kaya bagi si kaya dan makin miskin bagi si miskin.