SIAPA BALON BUPATI YANG BERWAWASAN GLOBAL DENGAN HUBUNGAN DITINGKAT INTERNATIONAL
TERUNGKAP DALAM RAKERNAS APKASI, BAHWA KEPALA DAERAH HARUS MEMILIKI KEMAMPUAN MANAGERIAL YANG BAIK DAN WAWASAN GLOBAL DALAM MEMNAGUN MASYARAKATNYA. BAGAIMANA NIAS BARAT KE DEPAN ?
Menimbang-nimbang dalam hati yang dalam, bahwa semua BALON BUPATI DI NIAS BARAT adalah Putra Nias Barat yang terbaik. Sangat menyesalkan beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa tiga-tiganya BALON adalah yang terburuk, dan kita pilih yang terbaik dari yang terburuk. Saya sangat tidak setuju, sebab KETIGA BALON ini adalah yang terbaik, namun belum tentu tiga-tiganya unggul dalam proses pilkada. Mereka adalah panutan yang berani maju untuk memberi yang terbaik. Mari kita dukung ketiganya baik secara moral mapun dengan doa kita semua.
H. Sujono : Tingkatkan Wawasan Bupati Melalui Rakernas APKASI
Rakernas APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) ke-6 di Madiun, Selasa (19/1) diharapkan menjadi ajang peningkatan wawasan bagi para kepala daerah. Tujuannya, agar mereka memilik kesamaan pandangan dalam menjalankan beragam ketentuan perundangan yang berlaku.
Selain itu, melalui kegiatan tersebut para pimpinan daerah diharapkan dapat menajamkan koordinasi guna meningkatkan kesejahtaraan masyarakatnya. “Untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dibutuhkan kerja keras dari pimpinan daerah,” ujar Bupati Pacitan yang juga Ketua Umum APKASI, H. Sujono ditemui wartawan disela persiapan pelaksanaan Munas, kemarin.
Lebih lanjut Sujono mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung sehari itu para bupati akan mendapat pengarahan dari sejumlah nara sumber. Para pejabat negara yang akan memberikan materi tersebut antara lain Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR-RI.
Sesuai kewenangan yang dimilikinya, Jaksa Agung dijadwalkan memberikan pengarahan seputar pelaksanaan pemerintahan didaerah terutama menyangkut implementasi Undang-undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Hal ini sangat penting, terang Sujono karena selama ini belum ada kesamaan pandangan antara pejabat daerah dengan aparat hukum. Akibatnya, program di daerah seringkali jalan ditempat lantaran terhambat rasa khawatir terhadap dampak yang harus ditanggung jika ternyata tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pentingnya penguasaan aspek hukum juga menjadi pertimbangan tersendiri. Untuk itu, panitia sengaja mengundang Komisi II DPR-RI yang banyak membidani lahirnya produk perundang-undangan. “Kita masih belum puas dengan adanya implementasi undang-undang yang terkadang tidak pas terutama menyangkut pembagian kewenangan pusat dan daerah,” imbuhnya.
Sujono sendiri mengaku gerah dengan isu yang berkembang bahwa masih ada bupati yang merasa mampu bekerja sendiri karena dipilih langsung rakyatnya. Padahal, kata mantan pengusaha itu, pembangunan tidak mungkin dapat berlangsung baik tanpa adanya koordinasi dengan tingkatan diatasnya. Alasannya, masing-masing tingkat pemerintahan memiliki kewenangan sendiri yang saling menopang satu sama lain.
Sujono mengungkapkan, melalui ajang Rakernas APKASI ke – 6, semua daerah diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mempromosikan potensi yang mereka miliki. Dengan saling mengenal potensi dan kebutuhan masing-masing, nantinya akan tercipta pasar baru yang berdampak pada peningkatan pendapatan. Model penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal semacam itu, kata Sujono sangat sejalan dengan era otonomi daerah saat ini. (Purwo)