Berita sangat mengagetkan kita semua bahwa “Ibunda tercinta Ina Arif Gulo” atau “Solira Daeli” pada usia 66 tahun. Dikenal sebagai Ibunda dari srd kita : Ama Niso Gulo, salah seorang aktivis muda Pejuang Pemekaran Nias Barat telah dipanggil Tuhan kembali kesisiNya.

Berita ini kami turunkan pada jam 7.00 Wib tanggal 20 Maret 2010, bahwa Ibunda Tercinta Ina Arief telah Pulang kerumah Bapa dengan tenang , hari ini  SABTU, pada jam 06.15 WIB di RUMAH SAKIT  PGI Cikini.

Direncanakan Ibunda, disemayamkan di rumah duka :

VILLA BOGOR INDAH BLOK CC 1 No. 12 Bogor Utara

(Keluar Pintu Tol Sirkuit Sentul Kab Bogor)

Telp. (0251) 8657800

Nias Barat dot Com menyampaikan turut belangsukawa dan mendoakan agar TUHAN memberikan ketabahan dan penghiburan sejati terhadap keluarga yang ditinggal. Terutama kepada Bapak Ayahanda Ama Arief Gulo sebagai suami yang ditinggal, kiranya kasih Tuhan menyertai dan melindungi bapak.

Team Redaksi niasbaratdotcom

Gunungsitoli ( SIB )

Ketua dan anggota KPUD Nias Pdt Oktavianus Harefa,Drs Yaatulo, Halawa, Saabadi Mendrofa SE, Ofredy Harefa, mengadakan pertemuan dengan pimpinan partai yang dihadiri oleh Muspida Kabupaten/Kota, Rabu (3/2) di Aula Wisma Soliga Gunungsitoli. Hadir Dandim 0213/Nias Letkol Inf Drs Hombar Sinaga, Kapolres Nias AKBP Wawan Munawar SIk.MSi.

Ketua KPUD Nias mengata-kan, dalam penataan jumlah kursi dan alokasi kursi tiap Dapil anggota DPRD Prov/Kab/Kota induk atau anggota DPRD Prov/Kab/Kota pemekaran dilakukan dengan ketentuan, Kab/Kota /kecamatan yang semula terga-bung dalam satu Dapil induk atau di Dapil Pemekaran seluruh Kab/Kota /Kecamatan pada Dapil tersebut masih menjadi Wilayah Dapil Induk atau pemekaran, maka Kab/Kota /Kecamatan pada Dapil Induk atau dapil pemekaran tetap satu Dapil. Jumlah penduduk yang digunakan sebagai penetapan jumlah kursi dan alokasi kursi setiap Dapil induk atau Dapil pemekaran adalah jumlah penduduk yang sesuai dengan Kep.KPU No. 153/SK/KPU/tahun 2008 S/d 185/SK/KPU/tahun 2008. DCT yang digunakan dalam penataan keanggotaan DPRD Prov/Kab/Kota Induk,atau DPRD Prov/Kab/Kota Pemekaran berdasarkan DCT pada Pemilu 2009. Perolehan suara anggota DPRD Prov/Kab/Kota terpilih hasil Pemilu 2009 tetap diperhitungkan dalam penataan ulang perolehan kursi baik di induk maupun pemekaran.

Perhitungan perolehan kursi Parpol anggota DPRD Prov/Kab/Kota di Induk maupun di Pemekaran dilakukan berdasar-kan BPP baru. Maka sistim tahap I menetapkan seluruh suara hasil penataan perhitungan suara didapil ,menetapkan angka BPP = Seluruh suara Parpol di Dapil dibagi dengan jumlah alokasi kursi di Dapil dan membagikan jumlah suara tiap Parpol dengan angka BPP. Apabila jumlah suara Sah Parpol = BPP maka parpol diberikan sejumlah kursi dengan kemungkinan masih terdapat sejumlah sisa suara parpol maka dihitung dalam tahap II, Apabila jumlah suara sah parpol < BPP, Parpol tidak mendapat kursi maka jumlah suara sah parpol yang tersebut dikategorikan sebagai sisa suara parpol yang akan dihitung Tahap II dan Tahap II membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu demi satu sacara berturut-turut kepada sisa suara parpol paling banyak sampai sisa kursi tersebut habis bagi. Ketua KPUD Nias menegas-kan bahwa KPUD Nias akan berpedoman pada UU yang ada serta peraturan KPU No 61 Tahun 2009 tentang pedoman Teknis penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD Prov/Kab/Kota Induk dan DPRD Prov/Kab/Kota atau DPRD II Kab/Kota yang dibentuk setelah pemilihan Umum Tahun 2009. sesuai pasal 51 .

Dengan adanya pemekaran di Kabupaten Nias diisi sebanyak 25 anggota DPRD. Kota Gunungsitoli, 25 Anggota DPRD, Kab Nias Utara, Kab Nias akan diisi anggota DPRD 25 Orang dan Kab Nias Barat akan diisi 20 Anggota DPRD hasil Pemilu tahun 2009. (T15)

Dari 25 incumben itu, 10 di antaranya mengikuti Pilkada di sembilan kabupaten dan kota di kawasan Pantai Timur Sumut. Lima incumben di Pulau Nias, delapan lagi di kawasan Pantai Barat Sumut dan dua sisanya di kawasan Dataran Tinggi Sumut.

Kabiro Otda Setdaprovsu Drs Bukit Tambunan MM kepada wartawan di Medan, Selasa (2/2) menjelaskan, sampai saat ini belum satu pun dari sejumlah incumben tersebut yang sudah mengajukan izin cuti kepada Depdagri yang tembusannya disampaikan ke Pemprovsu.

“Belum ada yang mengajukan izin cuti. Tapi kalau mereka benar-benar akan maju, maka selama masa kampanye sekitar dua minggu, sudah harus menyampaikan izin cuti. Bila tidak, maka kampanye yang diikuti bisa dinilai ilegal (tidak sah),” jelas Tambunan.

Tak hanya itu, para incumben juga harus melepas atau mengembalikan segala fasilitas negara yang dipakai selama ini. Semisal kendaraan dinas, rumah dinas dan lainnya saat melakukan kampanye.

“Untuk pengawasan pemanfaatan fasilitas negara dalam kampanye ini, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di kabupaten dan kotalah yang berwenang mengawasinya,” ujar Tambunan.

Rincian 10 incumben di kawasan Pantai Timur Sumut, yakni Penjabat Wali Kota Medan Rahudman Harahap, Bupati Serdang Bedagai HT Erry Nuradi dengan Wakil Bupati H Soekirman, Wakil Wali Kota Tebing Tinggi H Syahril Hafzein, Wali Kota Pematang Siantar RE Siahaan, Bupati Simalungun HT Zulkarnain Damanik, Wakil Bupati Asahan Topan Gama Simatupang, Wakil Wali Kota Binjai H Anhar Monel, Wakil Wali Kota Tanjung Balai H Thamrin Munthe dan mantan Penjabat Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) H Daudsyah Munthe. Sedang lima incumben di Pulau Nias, Kota Gunung Sitoli, Bupati Nisel, Nias Barat dan Nias Utara.

Delapan incumben di kawasan Pantai Barat Sumut, yakni Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) MA Effendy Pohan, Wakil Wali Kota Sibolga H Afifi Lubis, Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Ongku Parmonangan Hasibuan dan Wakil Bupati Aldinz Rafolo, Bupati Toba Samosir (Tobasa) Monang Sitorus, Bupati Samosir Mangindar Simbolon dan Bupati Humbahas Maddin Sihombing dan Wakil Bupati Marganti Simanulang.

Sedangkan dua nama incumben dari kawasan Dataran Tinggi Sumut yakni Bupati Pakpak Bharat H Makmur Berasa dan Wakil Bupati Muger Hery Imanuel Berutu. (M3/q)