Lomba Focal Group FKNO kali ini ber – Thema – kan  : Biarlah Segala yang Bernafas Memuji Tuhan [Mazmur 150:6]

Sub Thema: Jadikan Pujian Sebagai Komunikasi dan Inspirasi Dalam Kebersamaan Untuk Memuji Tuhan.

Lomba VG FKNO diselenggarakan sebagai bagian dari kegiatan Perayaan Natal FKNO Tahun 2010. Seluruh Masyarakat Nias se-Jabodetabek diundang untuk menjadi peserta dan memeriahkan kegiatan tersebut.

Info Lomba dapat menghubungi :
1. Bapak Afolo Daeli [Ama Alfin] hp 081390938039
2. Bapak Bakhtiar Gea [Ama Joshua] hp 081316423959
3. Ibu Herlina Gea [Ina Thomas] hp 08128048293
4. Bapak Fosawato Zalukhu hp 081319138561

Menurut Panitia Surat Undangan untuk peserta telah dikirimkan, namun jika ada peserta yang belum mendapatkannya bisa menghubungi sdr/i kita di atas.

Lagu yang dilombakan :

a. Lagu Wajib adalah JAM KEHIDUPAN karangan Herry Priyonggo [Partitur terlampir].

b. Lagu Pilihan adalah Lagu Rohani berbahasa Nias (terlampir)

GBU ALL

Tautan Berita :

Tentang FKNO

Lagu Nias Alternatif dengarkan disini

Facebook FKNO

Demikian disampaikan Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provsu Drs Bukit Tambunan MAP kepada SIB, Selasa (23/2) di Medan, ketika dimintai keterangannya terkait berapa tahap pelaksanaan Pilkada di Kabupaten/Kota di Sumut selama tahun 2010.

Dia menjelaskan, Pilkada tahap I itu, selain di Kota Medan pemilihan kepala daerah pada 12 Mei 2010 juga dilakukan di Kota Binjai, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Pakpak Bharat secara serentak. Kemudian tahap II, pemilihan kepala daerah juga secara serentak pada 9 Juni 2010, masing-masing di Kota Pematang Siantar, Kabupaten Humbang Hasundutan, Mandailing Natal dan Samosir.

Sedangkan tahap III, lanjutnya, pemilihan kepala daerah akan dilakukan serentak di daerah kabupaten induk/pemekaran pada 16 Juni 2010, yakni di Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan dan Labuhan Batu Utara. Lalu tahap IV, dilanjutkan pada 26 Agustus 2010 di Simalungun dan Kota Tanjung Balai, Tahap V pada 6 Oktober 2010 di Kabupaten Karo.

Sementara tahap VI pada 27 Oktober 2010, kata dia, pemilihan kepala daerah secara serentak dilakukan di kabupaten/kota pemekaran di wilayah pulau Nias. “Yakni Kota Gunung Sitoli, Nias Utara dan Nias Barat. Kemudian tahap VII, atau terakhir berlangsung 1 Desember 2010 di Nias Selatan. “Jadi dana untuk pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota ini diperkirakan mencapai ratusan miliar lebih”, paparnya.

Dia juga mengatakan, sesuai instruksi Gubsu H Syamsul Arifin SE kepada setiap PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Sumut agar tidak ikut menjadi tim pemenang salah satu calon kepala daerah. “Kemudian PNS yang menduduki sebuah jabatan, dan dicalonkan/atau mencalonkan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah wajib mengajukan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan yang dipegangnya. Hal tersebut sesuai dengan peraturan BKN No 10 tahun 2005 pasal 2 ayat (1)”, jelasnya.

Sedangkan PNS yang tidak menduduki jabatan, lanjutnya, sesuai surat Mendagri No 120/130.SJ, 6 Juni 2005 perihal pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mengatur: A. PNS yang tidak menduduki jabatan negeri (Jabatan Struktural dan Fungsional) apabila dicalonkan sebagai kepala daerah yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasan langsungnya secara tertulis. B. Kepala desa dan perangkat desa atau perangkat desa yang dicalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada camat dan permusyawaratan desa (BPD).

Dia menuturkan, bagi penjabat kepala daerah/wakil kepala daerah definitif yang maju kembali menjadi calon kepala daerah sesuai surat Mendagri No 131/478/SJ, 9 Pebruari 2010 tidak dilarang lagi mengundurkan diri. Pada poin 3 juga dinyatakan, bahwa surat edaran Mendagri No 135/439/SJ tanggal 27 Februari 2007 perihal pedoman pelaksanaan UU tentang pembentukan kabupaten/kota, dan surat edaran Mendagri No 131/2841/SJ, tanggal 22 Nopember 2007 tentang pencalonan pejabat bupati/walikota menjadi bupati/walikota definitif, dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Supaya kepala daerah/wakil kepala daerah netral saat kampanye, maka Mendagri juga membuat peraturan tentang itu. Yaitu, pasal 40 ayat (2) PP No 25 tahun 2007 menyatakan: bupati dan/atau wakil bupati atau walikota/wakil walikota yang dicalonkan oleh Parpol atau gabungan Parpol menjadi Gubernur atau wakil Gubernur harus menjalani cuti di luar tanggungan negara saat melaksanakan kampanye”, ujarnya. (M35/c)

Dari 25 incumben itu, 10 di antaranya mengikuti Pilkada di sembilan kabupaten dan kota di kawasan Pantai Timur Sumut. Lima incumben di Pulau Nias, delapan lagi di kawasan Pantai Barat Sumut dan dua sisanya di kawasan Dataran Tinggi Sumut.

Kabiro Otda Setdaprovsu Drs Bukit Tambunan MM kepada wartawan di Medan, Selasa (2/2) menjelaskan, sampai saat ini belum satu pun dari sejumlah incumben tersebut yang sudah mengajukan izin cuti kepada Depdagri yang tembusannya disampaikan ke Pemprovsu.

“Belum ada yang mengajukan izin cuti. Tapi kalau mereka benar-benar akan maju, maka selama masa kampanye sekitar dua minggu, sudah harus menyampaikan izin cuti. Bila tidak, maka kampanye yang diikuti bisa dinilai ilegal (tidak sah),” jelas Tambunan.

Tak hanya itu, para incumben juga harus melepas atau mengembalikan segala fasilitas negara yang dipakai selama ini. Semisal kendaraan dinas, rumah dinas dan lainnya saat melakukan kampanye.

“Untuk pengawasan pemanfaatan fasilitas negara dalam kampanye ini, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di kabupaten dan kotalah yang berwenang mengawasinya,” ujar Tambunan.

Rincian 10 incumben di kawasan Pantai Timur Sumut, yakni Penjabat Wali Kota Medan Rahudman Harahap, Bupati Serdang Bedagai HT Erry Nuradi dengan Wakil Bupati H Soekirman, Wakil Wali Kota Tebing Tinggi H Syahril Hafzein, Wali Kota Pematang Siantar RE Siahaan, Bupati Simalungun HT Zulkarnain Damanik, Wakil Bupati Asahan Topan Gama Simatupang, Wakil Wali Kota Binjai H Anhar Monel, Wakil Wali Kota Tanjung Balai H Thamrin Munthe dan mantan Penjabat Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) H Daudsyah Munthe. Sedang lima incumben di Pulau Nias, Kota Gunung Sitoli, Bupati Nisel, Nias Barat dan Nias Utara.

Delapan incumben di kawasan Pantai Barat Sumut, yakni Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) MA Effendy Pohan, Wakil Wali Kota Sibolga H Afifi Lubis, Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Ongku Parmonangan Hasibuan dan Wakil Bupati Aldinz Rafolo, Bupati Toba Samosir (Tobasa) Monang Sitorus, Bupati Samosir Mangindar Simbolon dan Bupati Humbahas Maddin Sihombing dan Wakil Bupati Marganti Simanulang.

Sedangkan dua nama incumben dari kawasan Dataran Tinggi Sumut yakni Bupati Pakpak Bharat H Makmur Berasa dan Wakil Bupati Muger Hery Imanuel Berutu. (M3/q)

Persoalan yang dihadapi tidaklah sesederhana yang dibayangkan, ada 5 kondisi sangat kritis dan membebani pejabat nantinya di Nias Barat bahkan di Nias secara keseluruhan.

1. DANA ALOKASI UMUM NIAS LENYAP

Ternyata kita (masyarakat) Kabupaten Nias sedang menangis dengan tidak cairnya DAU 2008/2009 untuk jatah Nias yang seharusnya menjadi modal utama untuk membangun daerah terpencil termasuk kabupaten baru seperti Nias Utara dan Nias Barat. Ceritanya sangat memprihatinkan yang disebabkan oleh persoalan pribadi DPRD dengan Bupati dkk (Exekutif) saling bertengkar dalam satu momen sidang mengesahkan anggaran Nias beberapa waktu lalu. Sejak itu DPRD tidak mau bersidang untuk menunjukkan arogansinya kepada tema eksekutif. Akhirnya sampai batas akhir penyerahan dan pengesahan anggaran itu ke Sumatera Utara untuk diteruskan ke pusat sudah terlambat. Akhirnya pemerintah menolak bahkan memotong anggaran DAU untuk Kab Nias 2008. Persoalan kita adalah manusia yang error bukan human error. Tetapi demi kepentingan harga diri mereka telah mengorbankan masyarakat Nias secara keseluruhan. Bagaimana bisa memberi bantuan ke Kabupaten baru termasuk menyusun anggaran saja tidak bisa jalan, ini adalah bencana yang mematikan lebih dasyat dari bencana gempa 2005 yang lalu.

2. Alokasi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Masalah berat yang dihadapi adalah bagaimana memilih orang yang tepat dengan posisi yang tepat.  “Right Man on the Right Please, Right Please on the right Man”. Faktor Pembisik dan faktor Nepotisme masih kental, termasuk faktor politik praktis untuk kepentingan persiapan memenangkan pemilihan bupati periode pertama nantinya. Persoalan lain, adalah apakah Bupati Nias (induk) rela melepaskan orang-orang hebatnya untuk masuk dalam pemerintahan kabupaten Nias Barat yang nota bene, Pj Bupati  Bapak Faduhusi Daeli SPd itu,  ceritanya bukan orang yang direferensikan oleh Bapak Binahati Baeha untuk duduk disana? Tentu tarik menarik sangat kental dalam merekruit orang-orang bagus di Nias Barat. Ini tugas sangat berat!

3. Anggaran Gaji dan Operational

Syukur kalau Gaji dan operasional Kab baru itu masih ditanggung oleh Kabupaten Induk dengan sungguh-sungguh, masalahnya semuanya sarat dengan kepentingan. Ini dilematis, karena sudah terlihat sekali sikap menang kalah atas segala kepentingan itu dilapangan. Jadi, kesulitan yang dihadapi biasanya mendatangkan protes dan hilangnya kepercayaan kepada Pj Bupati baru itu. Semoga mereka tidak dipersulit.Penghasilan daerah tidaklah seberapa dibandingkan dengan pengeluaran, sama saja dengan manajemen mengelola usaha. Bedanya, kita masih disubsidi, enak memang sih!

4. Fasilatas dan Infrastruktur sangat minim

Saya menyampaikan hormat saya kepada PJ Bupati Baru ketika dalam acara “Buapti Nias Barat Mendengar”. Karena dari posisi SEKDA NISEL (Posisi Aman dan Enak) rela datang ke Nias Barat dalam keadaan sangat minim dan Onolimbu itu sangat tidak pantas untuk sebuah ibu kota. Harus tidur di rumah saudara / kerabat artinya para pejabat menggunakan fasilitas bangunan rumah masyarakat dengan seadanya. Swadaya masyarakat untuk membangun Gedung Serba Guna dengan anggaran 100 juta rupiah saja belum kelar selama tiga tahun lamanya. Bagaimana membangunnya ya? Apakah berharap bantuan pemerintah propinsi dan pusat dalam anggaran tahun 2009 ini? Celakanya, suasana dan timingnya tidak pas, karena pemilu sedang berlangsung, sedang foku kesana.

5. Target Waktu, seperti memburu hantu

Hanya satu tahun atau lebih dikit? yang benar saja persiapan itu bisa berlangsung dalam setahun, saya tidak yakin, karena :

• Master Plannya tidak ada
• Infrastruktur minim dan tidak memadai
• APBDnya belum dibuat
• PP daerah belum ada
• Memaksakan diri untuk PILKADA dananya sangat besar

Persoalan ini yang masih hangat untuk di bahas dan mendorong sdr Bupati Nias Barat untuk bekerja lebih profesional. Ini sebuah ujian bagi kita semua,  ini pekerjaan yang sangat berat, oleh karena itu dihimbau kepada semua komponen masyarakat wajib memberi bantuan dorongan dan motivasi serta doa.

Mari bersama-sama … kita saling memberi diri untuk membuktikan bahwa mulai dini Nias Barat bisa mandiri, aman dan makmur. TUHAN BESERTA KITA.

Saya Mustika Ranto Gulo