Universitas Indonesia (UI) melakukan kerja sama dengan 14 kabupaten/kota di Sumut dalam proses perekrutan CPNS 2009. Meski demikian, UI akan menuntut kabupaten/kota yang memanipulasi pengumuman daftar nama peserta ujian CPNS yang lulus.

Komitmen UI itu disampaikan kepada rombongan Komisi A DPRD Sumut yang melakukan koordinasi dan melihat sistem yang digunakan untuk perekrutan CPNS formasi 2009, Rabu (25/11), di Kampus UI, Depok.

Ketua Komisi A DPRD Sumut, M Nuh, yang dihubungi MedanBisnis via telepon mengatakan, dalam kunjungan itu mereka diterima Kepala Biro Hukum UI, Retno Moerniati. Para anggota dewan mendapat penjelasan bahwa UI akan membuat sistem perangkingan dalam menilai hasil ujian CPNS.
Daftar rangking itu akan diperbanyak menjadi rangkap 3, masing-masing untuk kabupaten/kota, Badan Kepegawaian Nasional dan database UI.

“UI akan melakukan tindakan hukum jika ada yang mengumumkan peserta yang lulus CPNS berbeda dengan nama-nama hasil perangkingan yang mereka lakukan. Karena mereka merasa telah bekerja secara profesional. Jadi kalau ada pemkab/pemko yeng bermain curang, maka itu akan berpengaruh pada nama baik UI,” terang M Nuh.

Ke-14 kabupaten/kota yang melakukan kerja sama dengan UI itu adalah Medan, Binjai, Siantar, Sibolga, Asahan, Dairi, Karo, Langkat, Sergai, Pakpak Bharat, Samosir, Batubara, Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu Utara.

“Hanya ada 14 kabupaten/kota, bukan 19 seperti yang dilaporkan BKD Pempropsu,” ucapnya.
Nuh menambahkan, sesuai kesepakatan, UI juga menurunkan timnya ke 14 kabupaten/kota saat diadakanya ujian CPNS, Rabu kemarin. Usai ujian, lembar jawaban dikumpulkan dan langsung dibawa ke Jakarta untuk dikoreksi dan dibuat perangkingan.

“Untuk perangkingan, agar transparan, UI akan melakukan prosedur tersebut di depan BKD kabupaten/kota dan BKN. Karena pengumuman PNS akan dilakukan pada 7 Desember,” katanya.
Selain adanya tindakan tegas dari UI, tambah M Nuh, pihaknya sebagai komisi A juga akan menerima dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang merasa dirugikan dalam proses penerimaan CPNS ini.

“Kalau merasa ada kejanggalan dan dirugikan dengan hasil pengumuman CPNS yang disampaikan pemkab/pemko nantinya, kami akan siap untuk mengkonfirmasi dan melakukan pengecekan dengan data yang dimiliki UI,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan M Nuh, selain dengan UI, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan PTN lainnya yang melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota di Sumut dalam proses penerimaan CPNS ini, yaitu UGM (Tapteng), Universitas Padjajaran (Tanjung Balai, Madina, Paluta), Universitas Sebelas Maret (Padang Lawas, Tobasa, Padang Sidimpuan) dan USU (Tebingtinggi, Tapsel, Labuhanbatu, Deliserdang, Humbahas dan Pempropsu).

“Jadi laporan kejanggalan ini tidak hanya dari masyarakat yang mengikuti tes CPNS dari kabupaten/kota yang kerja sama dengan UI, tapi juga dengan PTN lainnya. Kami akan coba untuk melakukan kroscek jika ada laporan. Karena berdasarkan instruksi BKN, setiap PTN yang terlibat harus transparan,” paparnya.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan CPNS formasi 2009 ini, papar M Nuh, pihaknya, ke depan, akan mengusulkan ke BKD agar ada transparansi dan kemudahan bagi publik dalam mengakses nilai perangkingan yang dilakukan PTN.

“Ke depan, sebaiknya hasil perangkingan tidak hanya rangkap tiga, tapi juga dapat diserahkan ke kami (DPRD-red), biar mudah diakses masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, M Nuh juga menyebutkan bahwa Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli sampai kini tidak jelas bekerja sama dengan PTN mana. Padahal, berdasarkan laporan BKD Pempropsu ke Komisi A DPRD Sumut, 5 kabupaten/kota itu kerja sama dengan UI, tetapi pihak UI membantah.