MEDAN – Terkait kejadian meninggalnya Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Nias Utara, Kristian Zai (40), Sabtu 7 Maret lalu akibat penyakit rabies, Dinas Perternakan Sumut menyuntik 10 ribu anjing di Nias dengan vaksin anti rabies sejak seminggu yang lalu.

“Pengawasan terhadap anjing asal Nias diperketat. Kita juga berencana menutup pintu masuknya anjing, kera, dan kucing dari Nias, untuk mengantisipasi agar virus rabies tidak menyebar ke daerah lain di Sumut,” jelas Kepala Dinas Peternakan Sumut Tetty Herlina Lubis di Medan, Selasa (9/3/2010).

Dalam tiga bulan terakhir, penyakit hewan berdarah panas itu banyak menulari manusia dan merenggut lima korban jiwa di Nias. Korban terakhir adalah Kepala Dinkes Nias Utara Kristian Zai yang meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit Santa Elizabeth, Medan.

Kristian tertular virus rabies setelah digigit anjing peliharaan pada Desember 2009 silam. Setelah menggigit korban, seminggu kemudian anjing jenis pudel itu mati akibat virus rabies.

Sementara itu, Dinkes Sumut telah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) rabies di Nias. Pasalnya, selama puluhan tahun tidak ada kasus rabies seperti ini di Nias. Namun, tiga bulan belakangan ini malah tiba-tiba meningkat drastis. Untuk itu, pihak Dinkes Provinsi menginstruksikan beberapa Dinkes kabupaten/kota, termasuk Nias untuk melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

Kasus ini juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Hari ini, tim Departemen Kesehatan yang berjumlah dua orang dan satu orang dari Dinkes Sumut diturunkan ke Nias. Sebanyak 8.500 vaksin juga dikirim lagi ke Nias untuk kedua kalinya.(teb)

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan bahwa pelaksanaan UN tidak akan melanggar keputusan Mahkamah Agung (MA).” “Pernyataan Presiden lebih kepada pernyataan politik, bukan untuk pendidikan nasional dan masa depan anak-anak didik. Menurut Presiden, hal itu karena UN dilaksanakan dengan penyempurnaan dan persiapan, serta penggodokan yang sungguh-sungguh. Ini hanya membuktikan kalau pemerintah, baik itu Mendiknas maupun Presiden, hanya mencari-cari dalil dan legitimasi bahwa UN tidak bertentangan dengan putusan MA, ujar Isnur”

• “Arif Rahman: Jangan Ukur UN dengan Standar Mutlak”
  “Pakar pendidikan dan Guru Besar UNJ Arif Rahman merasa perlu adanya standar norma pada penilaian Ujian Nasional (UN). Standar mutlak yang diterapkan pemerintah dianggap tidak memberikan ukuran pendidikan yang valid.” “Mengutip omongan JK pada saat menjabat sebagai wakil presiden. Beliau pernah bilang, Pak Arif kalau tidak dinaikan standar kelulusannya siswa kita tidak akan bisa lompat. Saya jawab, pak kalau lompat tanpa dikasih makan mana bisa pak. Ini kan tandanya beliau tidak melihat daerah,‘ selorohnya.”
  http://BeritaPendidikan.Com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=12&artid=2087

• Mengapa Depdiknas Masih Mendorong E-Learning Untuk Sekolah?
  Dari pengalaman di negara maju kita dapat melihat bahwa sistem E-Learning dan Pemiliharaannya adalah sangat mahal dan tidak terjangkau di kebanyakan sekolah di negara maju (bagaimana di Indonesia?), maupun dinilai kurang efektif di tingkat sekolah. Mengapa? Apakah Karena “Skinner’s theories” (Behaviourism – Programmed Learning) tidak mengajak pelajar kreatif dan inovatif. Tujuannya adalah membentuk behaviour (perilaku) orang (seperti robot). – Membunuh Kreativitas! – http://TeknologiPendidikan.Com/kreativitas.html
  (Mungkin “Skinner’s theories” adalah lebih cocok dengan teori “Asal-Hafal-Saja)

  E-Learning Menguntungkan siapa?

• Puluhan ribu sekolah dalam keadaan rusak atau ambruk termasuk 70% sekolah di DKI Jakarta – Di Jakarta Saja, 179 Sekolah Tidak Layak Pakai! – Hampir 80% Gedung Sekolah di Pesawaran Rusak, dll, dan Korupsi Terjadi di Semua Level Penyelenggara Pendidikan, dan UN Tidak Ciptakan Proses Belajar Kreatif, dan kita perlu Setop Kurikulum Merugikan Siswa, juga 70% Lulusan SMA Tanpa Keterampilan Cari Kerja, dan Kemampuan Guru Harus Ditingkatkan (Secara Efektif), dan Ribuan Anak Cacat Usia Sekolah Belum Terlayani, dan Pendidikan Berkualitas Hanya untuk Orang Berduit, dan ………

  PASTI KORUPSI DI PENDIDIKAN HARUS MENJADI PRIORITAS UTAMA KAN? “Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya. ICW: Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan (2004-2009)