Pilkada Nias Barat, masih sepi-sepi saja dari peminat untuk menjadi calon bupati dan wa bupati.  Di lain sisi, upaya pembentukan opini siapa yang berjasa atas penerimaan PNS yang mencapai 500 orang di Nias Barat itu sangat gencar.

Sekalipun telah menyisakan banyak masalah atas kekacauan atas proses pengumuman penerimaan CPNS itu telah membuat pekerjaan rumah bagi Pj Bupati Nias Faduhusi Daeli, SPd yang dipanggil-panggil untuk menjawab berbagai pertanyaan dalam sidang gugatan salah satu Ormas dan yang mewakili para korban atas kerisuhan itu.

Pebentukan opini bahwa orang yang telah berjasa menjadikan CPNS 500 orang itu menjadi “orang berguna” yang diartikan masa depannya telah terjamin setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah pimpinan Nias Barat yang sekarang ini sedang menjabat dan disinyalir akan mencalonkan diri lagi menjadi bupati defenitif nantinya.

Berbagai pemberitaan media masa lokal di Nias Barat dan di Sumatera Utara telah mewarnai media cetak selama hampir separuh masa jabatan Pj. Bupati Nias tersebut. Harapan masyarakat tadinya, beliau bisa mengayomi masyarakat Nias Barat dan menjadi harapan pemersatu masyarakat yang sudah lama tertindas oleh ketidak adilan dan ketidak merataan pembangunan di Provinsi  Sumatera Utara itu.

Sayangnya belum ada figur yang bisa menjadi icon pemersatu Nias Barat yang disebut “Iraono Gaekhula” itu hingga saat ini. Seorang putra daerah yang mampu diandalkan untuk menduduki jabatan Nisbar 1 itu, karena banyak calon namun selalu saja dikaitkan dengan masa lalu para calon. Sampai kapan kita bisa menemukan mereka yang pas untuk menjadi pimpinan kita dan yang memiliki kemampuan leadership yang handal ?

Kita tunggu saja dalam beberapa hari lagi kedepan, sebab pada 100 hari (+/-) ke depan , tepatnya  pada bulan Pebruari 2011 akan diadakan pilkada perdana untuk Nias Barat tersebut.

Semoga Sukses !

Berita Terkait :

Yupiter-gulo-balon-bupati-nias-barat-yang-sangat-berpeluang

Menjadi Bupati …

Lomba Focal Group FKNO kali ini ber – Thema – kan  : Biarlah Segala yang Bernafas Memuji Tuhan [Mazmur 150:6]

Sub Thema: Jadikan Pujian Sebagai Komunikasi dan Inspirasi Dalam Kebersamaan Untuk Memuji Tuhan.

Lomba VG FKNO diselenggarakan sebagai bagian dari kegiatan Perayaan Natal FKNO Tahun 2010. Seluruh Masyarakat Nias se-Jabodetabek diundang untuk menjadi peserta dan memeriahkan kegiatan tersebut.

Info Lomba dapat menghubungi :
1. Bapak Afolo Daeli [Ama Alfin] hp 081390938039
2. Bapak Bakhtiar Gea [Ama Joshua] hp 081316423959
3. Ibu Herlina Gea [Ina Thomas] hp 08128048293
4. Bapak Fosawato Zalukhu hp 081319138561

Menurut Panitia Surat Undangan untuk peserta telah dikirimkan, namun jika ada peserta yang belum mendapatkannya bisa menghubungi sdr/i kita di atas.

Lagu yang dilombakan :

a. Lagu Wajib adalah JAM KEHIDUPAN karangan Herry Priyonggo [Partitur terlampir].

b. Lagu Pilihan adalah Lagu Rohani berbahasa Nias (terlampir)

GBU ALL

Tautan Berita :

Tentang FKNO

Lagu Nias Alternatif dengarkan disini

Facebook FKNO

“betapa tidak menyedihkan, orang-orang kristen tersisih dari hak azasinya di negeri sendiri, tidak boleh mendirikan rumah ibadah dan tidak boleh beribadah semabrangan karena ada agama ylain merasa dirinya terganggu”.

Kasus penikaman jemaat HKBP Ciketing Bekasi, telah melukai sendi-sendi persahabatan dan persaudaraan di dalam bangsa ini. Buru-buru Presiden SBY berkomentar dan memerintahkan mengunjungi korban penikaman, bukan memerintahkan selesaikan hak kaum minoritas. Esensi demokrasi di tangan Partai Demokrat itu sangat diragukan. Secara politik Ketua Demokrat menghimbau (bukan menuntut) agar diusut kasus penikaman orang kristen yang sedang beribadah tersebut.

Beberapa hari kemudian lenyaplah berita itu dan masih saja di politisir oleh oknum yang berkuasa di bangsa pancasilais ini. Jemaat HKBP ditawarkan berbagai solusi (yang intinya HKBP tidak berhak memiliki gedung sendiri untuk di bangun di negeri Indonesia ini).

Setapak tanah pun tidak lagi menjadi milik orang yang beragama kristen, inilah nasib yang ditangisi oleh generasi yang akan datang. “Kami ngontrak di rumah kami sendiri, sebab kami belum merdeka, lebih sadis dari masa penjajahan Belanda dan Jepang sebelum merdeka”.

Apakah ada orang yang merasa menang atas penderitaan orang kristen ? Apakah ada orang yang mendapat tiket VVIP untuk masuk ke dalam surga karena membunuh orang Kristen ? Siapa yang memberi janji-janji ini kepada orang yang beragama dan bertuhan itu ? Mari kita renungkan siapa yang salah, sehingga pada titik kulminasi tertentu, bangsa ini kembali berdarah-darah dan menjadi isu internasional sehingga Indonesia tetap masih di embargo oleh negara-negera maju di dunia. Indonesia masih belum lulus dari kemerdekaan HAM yang sejati, semua harapan telah pupus.

Kita dulu, sangat antusias terhadap pemimpin yang kita pilih dengan tulus, namun apa hasilnya sekarang? Ragu-ragu membela kita yang tertindas, terhina, terinjak-injak dan terlupakan oleh bangsa sendiri.

Pak SBY, kami bukan pendatang di bangsa ini, kami bukan penduduk kelas 2, nenek moyang kami adalah owner bangsa ini, jika masih ada sisa janji demokrasi yang sejati, ulurkan tangan bapak selaku bapak bangsa Indonesia, seorang Presiden untuk menjemput tangis kami, kami menunggu. Hentikanlah aturan yang mengikat orang kristen, buatlah kami merdeka di bangsa sendiri.

Dimana-mana gereja orang kristen menjadi korban, dan sebagai bukti bahwa kami sayang pada bangsa ini, kami tidak akan membalas dengan kekerasan. Kami hanya tertunduk dan menjerit “HALELUYA” dan terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang telah lebih dulu mengalami penderitaan hingga disalibkan oleh sebuah kuasa dari satu pemerintahan otoriter.

Salam untuk Pak SBY yang kami pilih karena sebuah kepercayaan bahwa bangsa ini bisa aman sentosa dan penuh damai sejahtera yang dijaga ketat oleh sebuah sistem negara yang bermoral.

Salam Damai dari kami,

Mustika Ranto Gulo

]]> http://niasbarat.com/2010/09/orang-kristen-masih-belum-merdeka-di-bangsa-sendiri/feed/ 3 http://niasbarat.com/2010/09/islam-tidak-pernah-mengajarkan-kekerasan/ http://niasbarat.com/2010/09/islam-tidak-pernah-mengajarkan-kekerasan/#comments Sun, 12 Sep 2010 18:09:22 +0000 niasbarat http://niasbarat.com/?p=408 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam keras penyerangan organisasi massa kepada jemaat gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Minggu pagi, 8 Agustus 2010, di Bekasi. PBNU tegaskan, Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan.

“Penyerangan itu salah. Itu tidak benar. Islam tidak mengajarkan seperti itu,” kata Ketua Umum Pengurus Besar NU Said Aqil Siradj dalam perbincangan dengan VIVAnews, Senin 9 Agustus 2010.

Said Aqil pun mengambil contoh tauladan Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah memaksakan Islam, sekalipun itu kepada anggota keluarga terdekatnya. Maka itu, Said mengimbau warga negara Indonesia menjunjung tinggi perbedaan.

“Semua warga negara itu memiliki kewajiban dan hak yang sama di mata hukum. Tidak pandang bulu, Islam atau non-muslim,” jelas pria yang meraih gelar S3 dari University of Umm al-Qura, Mekkah, Arab Saudi jurusan Psikologi Islam pada 1994 ini.

Said Aqil mengaku tidak kompeten bila penyerangan diduga dipicu tidak adanya izin ibadat bagi jemaat HKBP. Tetapi, bila masalah itu dipicu faktor mayoritas dan minoritas, itu soal lain.

“Kita (Islam) yang mayoritas itu seyogyanya melindungi yang minoritas. Asal mereka (minoritas) tidak berbuat jahat yang macam-macam,” ujar mantan Rais Syuriah PBNU ini.

Kabar yang beredar, Front Pembela Islam (FPI) disebut-sebut turut dalam aksi itu. Namun, saat dikonfirmasi, Habib Noval, Sekretaris FPI Jakarta membantahnya.

“Tidak ada dari FPI. Tidak benar kabar tersebut. Itu masyarakat biasa,” kata dia. Menurut dia, tidak ada instruksi dari FPI pusat untuk melakukan penggerebekan atau tindakan apapun selama Ramadan. (umi)• VIVAnews

Dalam sambutan singkatnya, Ama Moses Maruhawa, demikian Ketua FKNO yang baru sering disapa, menyampaikan bahwa selama aktif pada pelayanan dan kegiatan FKNO, banyak hal yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Maruhawa tidak lupa memohon dukungan dari seluruh masyarakat Nias pada umumnya dan khususnya para pengurus, penasehat FKNO untuk tetap memberi masukan, usulan bahkan kritik demi membangun kebersamaan dalam wadah FKNO.

Pada acara tersebut, diselenggararakan acara serahterima kepengurusan FKNO dari Ketua Umum FKNO periode 2006-2009 Drs. Saroziduhu Zebua, SE kepada Ketua Umum FKNO Periode 2009-2012 Drs Faahakhododo Maruhawa. Drs. Saroziduhu Zebua, disapa Ama Grace, menyampaikan harapannya agar program FKNO yang masih belum direalisasikan pada kepengurusannya hendaknya dapat dilanjutkan oleh pengurus baru, antara lain penyempurnaan AD/ART, pendaftararan FKNO pada Departemen Agama maupun pada Departemen Hukum & HAM.

Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh penasehat a.l. Bpk. Ama Bazi Zebua, Ama Krisna Baeha, Ama David Zendrato, Ama Valen Zebua. Juga hadir Ama Ita Waruwu, Ama Risda Halawa, Ina Krisna Baeha, Herlin Nilamwati Daeli, Ina Debi Zendrato, Ama Dian Daeli, Ama Ornela Laoli, Ama Johannes, Ama Yosua Gea, Ama Costan Nduru, Ina Valen Zebua, Ina Maynar Harefa, Pdt. Etika Hia (Ama Arline), Besokhi Waruwu, Letreyan Hia, Joni Marunduri, dll

Adapun Pengurus FKNO, adalah:

Penasehat
Pdt. Dr. Jason Lase, M.Th., Pdt. TS. Daeli S.Th., Pdt. Herman Baeha, M.Th., Pdt. Happy Martawati Daeli, S.Th., Ama Bazi Zebua, Drs. Selsus Baeha, Drs. F. Zendrato (Ama David), Sinufa Zebua, SH, Agus Gea, SH, Firman Jaya Daeli, SH, Drs. Arisman Zagoto, Dr. Hekinus Manao, SE, M.Acc., Ir. Idealis Lase, MM, Ir. Ichtiar Ndruru, Drs. Saroziduhu Zebua, Dr. Yasonna H Laoly, SH, M.Sc., Drs. Sokhiatulo Laoli, Drs. Yeremia Maruhawa, M.Kes., F. Zendrato, SH.

Pengurus Harian
Ketua Umum: Faahakhododo Maruhawa, SE (Ama Moses Maruhawa)
Wakil Ketua : Adieli Zendrato, Mth (Ama Moses Zendrato)
Wakil Ketua : Rosriani Gea, SE (Ina Krisna Baeha)
Wakil Ketua : Bakhtiar Gea, SE (Ama Yosua)
Wakil Ketua : Ivolala Nduru, SH (Ama Constan)

Sekretaris Umum : Demawati Harefa, SH (Ina Debi Zendrato)
Wakil Sekretaris : Besokhi Waruwu, SE

Bendahara Umum : Christina Daeli (Ina Valen Zebua)
Wakil Bendahara : Yosia Halawa (Ama Leo)

Koodinator Jakarta: Drs.Fo’anoita Halawa (Ama Risda) & Jonni Mansyur Waruwu (Ama Yosua)
Koodinator Bogor : Juliman Gulo & Johny Lase
KoodinatorDepok : Sosialis Daeli, SE (Ama Dian) & Ir. Alinur Zebua
Koordinator Tangerang: Era-Era Hia, SE, MM (Ama Desta) & Afolo Daeli (Ama Alfin)
Koordinator Bekasi: Fadaosi Waruwu, SH (Ama Ita) & Ir. Martinus Lase (Ama Elga)

Koordinator Bidang Rohani: Pdt. Etika Hia, Sth, Msi (Ama Arline), Pdt. NA. Waruwu, M.th, D.Min
Koodinator Bidang Sosial: Yusmar Laoli (Ama Ornela) & Herlin Nilamwati Daeli
Koodinator Kepemudaan : Ir.Mustika Ranto Gulo (Ama Maya) & Lattreiyan Hia, SH
Koordinator Bidang Usaha & Kerjasama Antar Lembaga: Eldin Maru’ao (Ama Dita) & Drs. Fatiziduhu Telaumbanua, M.Pd

FKNO berdiri sejak tahun 2001 yang mana bermula dari kesepakatan beberapa denominasi Gereja yang memilki Synodal di Nias, misalnya Gereja BNKP, ONKP, AMIN, AFY, IWKN dan Katolik untuk melaksanakan Natal Bersama Masyarakat Nias Se-Jabodetabek pada tahun 2000-2001 dan sejak saat itu FKNO selalu melaksanakan Natal Bersama (kecuali tahun 2008-2009), juga pernah mengadakan acara Paskah bersama, Seminar Gereja dan bahkan pernah melakukan aksi sosial ketika Nias mengalami bencana tsunami tahun 2004. Walaupun dirintis oleh denominasi gereja tersebut diatas, tetapi FKNO terbuka kepada seluruh masyarakat Kristiani Nias di Jabodetabek

Pada kesempatan tersebut, juga di lantik Panitia Natal Bersama Masyarakat Nias Sejabodetabek atl:
-Ketua Umum : Rosriani Gea, SE (Ina Krisna Baeha)
-Sekretaris : Bachtiar Gea, SE (Ama Yosua)
-Bendahara : Yasomasiita Laoli (Ina Meynar Harefa)
Acara perayaan natal tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Januari 2010 di Gd. Balai Pustaka – Senen, Jakarta.

Tuhan Memberkati, Yaahowu!
Pengurus FKNO SE-JABODETABEK

Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Sumut di Medan, Senin, Ketua DPRD Kota Gunung Sitoli Sowaa Laoly mengatakan cukup banyak aset yang seharusnya menjadi milik Pemko Gunung Sitoli masih ditahan Pemkab Nias.

Pemkab Nias hanya menyerahkan aset tertentu seperti sejumlah bangunan yang dijadikan kantor pemerintahan seperti balaikota dan DPRD Gunung Sitoli.

Meski demikian, penyerahan aset itu tidak melibatkan Pemprov Sumut, sehingga berita acaranya dianggap masih lemah dan dikhawatirkan dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan.

“Bisa saja suatu saat Pemkab Nias mengusir kami,” kata politisi dari Partai Demokrat itu.

Sebenarnya, kata Sowaa, cukup banyak aset yang tidak diserahkan Pemkab Nias kepada Pemko Gunung Sitoli, termasuk sejumlah aset yang dibangun eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias.

Disebabkan dikuasai Pemkab Nias, aset-aset itu tidak dapat dipergunakan dan dimanfaatkan meski berada di wilayah Kota Gunung Sitoli.

“Padahal aset-aset itu dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Anggota DPRD Gunung Sitoli yang lain, Yaatozeduhu Laoly mengatakan, salah satu aset yang tidak ingin diserahkan Pemkab Nias itu adalah Pasar Yahobu yang dibangun eks BRR NAD-Nias.

Pihaknya berharap Pemprov Sumut dapat mengingatkan Pemkab Nias segera untuk menyerahkan pengelolaannya kepada Pemko Gunung Sitoli.

“Kalau tidak segera, khawatir akan muncul masalah yang berkepanjangan,” katanya.

Yaatozeduhu Laoly mengatakan, indikasi akan adanya masalah itu dapat terlihat dari keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Nias Nomor 2 Tahun 2010 tertanggal 9 April 2010 yang terkesan mengangkangi UU Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunung Sitoli.
Dalam Pasal 2 ayat (1) Perda itu disebutkan Pasar Yahobu berada di Kota Gunung Sitoli disebutkan bagian dari Pemkab Nias.

Kemudian di Pasal 15 huruf b disebutkan bahwa seluruh proses perizinan dalam pengelolaan Pasar Yahobu diurus di Pemkab Nias.

“Kalau begitu, untuk apa ada Kota Gunung Sitoli,” kata politisi yang juga berasal dari Partai Demokrat tersebut.

Selain Pasar Yahobu, kata Yaatozeduhu, masih ada sejumlah aset lain yang dibangun BRR yang tidak diserahkan Pemkab Nias kepada Pemko Gunung Sitoli.

“Ada sekolah, rumah sakit, perkantoran, PDAM Tirta Umbu dan bangunan lain. Semuanya di wliayah Gunung Sitoli, tetapi tidak diserahkan,” katanya.

Ia juga menyebutkan, Penjabat Walikota Gungung Sitoli Martinus Lase telah menyampaikan harapan kepada Pemkab Nias agar aset-aset itu diserahkan.

“Tetapi hingga saat ini tidak ditanggapi,” kata Yaatozeduhu.

Gubernur Sumut Syamsul Arifin mengatakan, pihaknya akan membentuk tim untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk menyurati Pemkab Nias mengenai permasalahan yang terjadi.

“Nanti akan kita laporkan kepada Mendagri,” kata Gubernur.

Baca AnataraSUMUT

Hari ini, adalah hari bersejarah bagi wisudawan dan wisudawati STT Pelita Bangsa di Jakarta, sekaligus merayakan HUT RI ke 65.

Pdt. Orwel S Gulo, M.Th selaku Ketua STT Pelita Bangsa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendiri Yayasan Sungai Yordan sekaligus selaku Ketua Kehormatan Bapak Pdt. Dr. Paul S Halim yang sudah merintis sejak semula Perguruan tinggi sejak tahun 2000 lalu.

Dalam orasi yang disampaikan beliau, juga tak lupa meyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para donatur yang tidak mau disebutkan namanya (diwakili oleh dua orang turut hadir) yang telah mendonasi mahasiswa/i dari daerah selama hampir 9 tahun lamanya. Sehingga hari ini bisa kita lhat dan mersakan hasilnya yaitu keberhasilan anak-anak didik STT Pelita Bangsa yang menjadi sarjana dan siap terjun dalam masyarakat.

Sekalgus mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua para mahasiswa/i yang sudah merelakan putra-putrinya menjadi calon cendekiawan yang rohani dan siap melayani Tuhan dladang yang masih terbuka luas.

Ucapan terima kasih kepadajemaat  Gereja Sungai Yordan yang turut ambil bagian dalam menyelenggarakan dan mendukung proses Jr-mengajar di kampus STT Pelita Bangsa ini.

Sekilas dalam wisudawan dan wisudawati, berasal dari semua suku di Indoensia, baik dari Indonesia Timur sampai ke Barat. Kali ini wiudawan/ti di dominasi dari Nias dan Nias Barat.

Pendiri Yayasan Sungai Yordan turut hadir dalam acara  DIES NATALIS KE IX & WISUDA KE IV STT PELITA BANGSA yang diadakan di Kampus STT Pelta Bangsa di Jalan Pasar Baru Selatan No. 25 Jakarta Pusat 10710. Dengan wajah ceria dan penuh bahagia terungkap dalam doanya ketika melepaskan wisudawan/i yang siap memasuki ladang pelayanan itu.

Dalam kesempatan itu hadir pula Bapak Thomas dari DIRJEN BIMAS Kristen menyampaikan sambutan dan arahan-arahan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Beliau menyatakan bahwa tahun 2012 merupakan target Bimas Kristen mewujudkan sekolah tinggi theologia di indonesia menjadi terakreditasi dengan baik. Sekarang sudah terdaftar 235 STT diseluruh indonesia, namun hanya 6 STT saja yang sudah terakreditasi. Beliau menambahkan bahwa kita mencetak manusia handal yang takut akan Tuhan dan militan kepada Kristus Yesus. Saya berharap motto dari saya bisa dipublikasikan bahwa mahasiswa STT harus memenuhi syarat yaitu “PINTAR, BENAR dan TANPA MIKIR” yang artinya Pintar = Pemuda/i Kriten Indonesia tanpa rokok, Benar = Bebas narkoba dan Tanpa Mikir = tanpa Minuman Keras. Disambut tepuk tangan dengan meriah oleh hadirin.

Misi Ditjen Mandikdasmen adalah:

1. meningkatkan akses masyarakat untuk pendidikan dasar dan menengah yang bermutu
2. membantu/membimbing satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk memberikan pelayanan pendidikan bermutu
3. menjalin kerjasama yang efektif dan produktif dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengembangan dan pembinaan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu
4. membantu pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana belajar pendidikan bermutu
5. melakukan inovasi dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan bermutu dan akuntabel
6. merintis pengembangan lingkungan sekolah sebagai pusat pengembangan budaya (a centre for cultural development)
7. mengembangkan sistem pelayanan khusus untuk peserta didik yang berada dalam konteks sosial, ekonomi, dan kondisi geografis khusus

Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh menyebutkan sejumlah penyebab turunnya prestasi itu. Di antaranya, proses belajar-mengajar yang tidak maksimal, rendahnya kesadaran murid dan infrastruktur, serta sarana-prasarana yang kurang memadai. Pengakuan Pak Menteri ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil meningkatkan kualitas pendidikan. Melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, sebenarnya agak sulit membuat gambaran umum untuk menjelaskan akar masalah yang sebenarnya. Mengenai Ujian Nasional (UN) sendiri, sebenarnya masyarakat terbelah ke dalam dua kelompok. Masyarakat yang mendukung UN memberi alasan UN bisa meningkatkan standar pendidikan nasional, dan masyarakat yang menolak memberi alasan ketidaksiapan dan kekhawatiran dari para murid, orang tua, serta guru sendiri. Sebenarnya yang perlu lebih dicermati adalah sampai sejauh mana peran pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas kepada semua warga negara. Jika sekilas kita melihatnya pada sekolah-sekolah unggulan yang ada di kota, mungkin kita bisa berbangga dengan kondisi pendidikan kita saat ini. Apalagi jikayang kita lihat adalah sekolah-sekolah elite yang banyak bertebaran di kota-kota besar.

Sekolah-sekolah tersebut sudah sangat mapan dalam hal fasilitas dan kualitas. Para murid dan guru dari sekolah sekolah elite selalu dimanja dengan fasilitas pendidikan yang lengkap dan mutakhir. Segala proses pembelajaran dijalankan dengan nyaman dan mudah sehingga dapat menghasilkan keluaran yang berkualitas. Namun perlu dianalisa lebih jauh, seberapa besar persentase anak negeri ini yang bisa mendapat pendidikan berkualitas seperti di atas.Tcik banyak yang mengetahui atau peduli dengan nasib pendidikan di wilayah-wilayah pedalaman Nusantara. Banyak anak di pedalaman Nusantara yang bernasib malang karena tak dapat memperoleh pendidikan yang bermutu. Di beberapa perkampungan atau dusun di pedalaman, anak-anak harus berjalan kaki 1-2 jam sejauh hingga 6 km melintasi hutan dan menuruni bukit untuk mendapatkan pendidikan di sekolaK setiap hari. Pengorbanan anak-anak tersebut terkadang sia-sia karena ketika sampai di sekolah, tak ada guru yang siap mengajar. Tak jarang setelah berlelah-lelah berjalan kaki dari rumah tanpa sarapan pagi, si anak harus kena marah atau bahkan hukuman fisik dari guru karena terlambat masuk kelas. Dan akibatnya si anak enggan ke sekolah keesokan harinya dan kemudian dia memilih untuk tidak ke sekolah sama sekali selamanya.

Potret umum siswa di pedalaman memang sangat memprihatinkan, murid-murid ke sekolahhanya membawa 1-2 buku tulis dan 1 pulpen/pensil yang disimpan dalam tas kresek, bersandal jepit atau malah telanjang kaki. Nasib para guru di pedalaman pun tak kalah memprihatinkan, terutama para guru honorer yang kebanyakan honor komite. Para guru tersebut banyak yang harus mengajar 2-3 kelas sekaligus. Hal ini karena kekurangan tenaga guru di sekolah pedalaman. Guru yang hanya bergaji 100-300 ribu sebulan itu banyak yang dipaksa bekerja ekstra keras bahkan terdapat “tuntutan psikologis” untuk bekerja lebih besar daripada guru PNS karena status tidak tetap sebagai guru honorer lebih rentan daripada guru berstatus PNS yang meskipun sebulan tak mengajar di sekolah pun masih akan tetap menerima gaji.

Dengan kondisi demikian, apakah masih mungkin jika menuntut setiap guru, termasuk para guru honorer untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya? Apakah manusiawi jika kita memaksa semua guru tersebut untuk mempersiapkan silabus dengan baik, sedangkan mereka pun harus melakukan pekerjaan lain untuk dapat bertahan hidup di pelosok.Jika benar bahwa pendidikan yang berkualitas memberi peluang yang lebih besar untuk meraih kesuksesan hidup dan lebih mudah mendapat pekerjaan dengan penghasilan tinggi, maka lebih jelas bahwa ternyata sistem pendidikan dan fenomena pendidikan akan terus melestarikan tradisi makin kaya bagi si kaya dan makin miskin bagi si miskin.

Ada pertanyaan untuk Bapak, apakah masih berminat juga untuk pulang ke kampung halaman Nias Barat ?

Sekali lagi doa kami menyertai anda karena kebanggaan kami adalah doa yang tulus, kiranya kasih Tuhan menyertaimu dan sukses selalu. Posisi ini, lebih penting dibandingkan pulang untuk bertarung menjadi orang nomor satu di Nias Barat.

“saya ingin pulang ke Nias Barat, saya mau ambil bagian untuk membangun sekalipun itu kecil dan terbatas, tetapi minimal ada faedahnya”. Tuturnya kepada kami redaksi www.niasbarat.com. Itu pernyataan yang mulia dan sangat membuat haru karena Herman Zebua, SH benar-benar pulang kampung.

Ketika kami dengar bahwa ada pembenahan dan persiapan PILKADA di Nias, figur Herman Zebua, SH sangatlah diharapkan untuk duduk di Pawaslu atau KPUD Nias Barat. Tentunya dorongan ini, membuatnya termotivasi untuk maju dan mengambil bagian. “Kemanapun Tuhan bawa, aku ikut saja”. Ucapnya di telepon genggamnya ketka kami memberi dorongan padanya.

Kami sangat bangga padanya, karena selain rendah hati, bersih dari pengaruh elite politik dan tidak pernah terindikasi kasus apapun dimasa lalu. Beliau tidak pernah menjadi anggota partai apapun dan tidak terlibat pada kegiatan politik praktis.

Semoga ada tempat pada posisi yang kita doakan bersama, Tuhan Memberkatimu sdr kami Herman Zebua SH.

www.niasbarat.com

]]> http://niasbarat.com/2010/04/profile-herman-zebua-sh/feed/ 5 http://niasbarat.com/2010/03/ujian-nasional-dianggap-tidak-rasional/ http://niasbarat.com/2010/03/ujian-nasional-dianggap-tidak-rasional/#comments Wed, 24 Mar 2010 16:30:18 +0000 niasbarat http://niasbarat.com/?p=271 Pelaksanaan ujian nasional, menjadi hantu yang menakutkan bagi siswa/i. opini yang selama ini berkembang di masyarakat dan kalangan pendidik tentang perubahan mendasar pada standar dan kriteria kelulusan telah sirna. Satu hal yang mendasar adalah waktu pelaksanaan. Biasanya, ujian belangaung bulan April, kini bulan Maret.

Wakil Presiden Boediono, ketika meninjau pelaksanaan UN di Jakarta, Senin (22/3), mengatakan, tujuan ujian nasional adalah untuk meningkatkan standar pendidikan di Tanah Air. Kegiatan ini harus disyukuri karena tujuannya untuk keberhasilan dan peningkatan standar pendidikan.

Walaupun begitu, sesuai peraturan Mendiknas itu, sebenarnya, ujian nasional tidak lagi menjadi syarat mutlak untuk menentukan kelulusan siswa. Dengan kata lain, kelulusan siswa tidak hanya dilihat pada nilai ujian nasional, tetapi juga tingkat kehadiran siswa, kreativitas, dan loyalitas terhadap semua bidang pendidikan.

Dalam klausul peraturan menteri itu disebutkan pula tentang tujuan ujian, yakni pencapaian kompetensi kelulusan secara nasional. Namun, penilaian itu hanya untuk mata pelajaran yang tergabung dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terlepas dari pelaksanaan peraturan menteri itu, seperti tanggapan sejumlah pengamat pendidikan, ujian nasional bukan tolok ukur kecerdasan siswa. Sebab, siswa yang meraih nilai tinggi dan lulus di ujian nasional, belum tentu mampu secara akademik. Wajar bila muncul usul agar sistem ujian nasional dievaluasi secara komprehensif.

Evaluasi penting untuk mengetahui kendala di lapangan yang menjadi penyebab terjadinya kemerosotan kelulusan anak didik di tingkat SMP maupun SMA. Evaluasi haus juga dilakukan berkaitan dengan sistem yang diterapkan, apakah sudah ditunjang oleh kesiapan tenaga guru, infrastruktur pendidikan, dan fasilitas pendidikan lainnya.

Yang jelas, ujian nasional menjadi pertaruhan yang mahal bagi murid, orang tua murid, guru, kepala sekolah, dan pemerintah. Indonesia Corruption Watch menghitung, lebih Rp 1 triliun dana dikeluarkan secara langsung atau tak langsung untuk ujian nasional.

Nilai itu belum termasuk uang rakyat yang disalurkan lewat pemerintah lewat anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp 400 miliar per tahun dan rata-rata Rp 2 miliar anggaran pemerintah kabupaten atau kota. Sungguh kegiatan yang sangat mahal, bila standar pendidikan tak juga naik

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan bahwa pelaksanaan UN tidak akan melanggar keputusan Mahkamah Agung (MA).” “Pernyataan Presiden lebih kepada pernyataan politik, bukan untuk pendidikan nasional dan masa depan anak-anak didik. Menurut Presiden, hal itu karena UN dilaksanakan dengan penyempurnaan dan persiapan, serta penggodokan yang sungguh-sungguh. Ini hanya membuktikan kalau pemerintah, baik itu Mendiknas maupun Presiden, hanya mencari-cari dalil dan legitimasi bahwa UN tidak bertentangan dengan putusan MA, ujar Isnur”

• “Arif Rahman: Jangan Ukur UN dengan Standar Mutlak”
  “Pakar pendidikan dan Guru Besar UNJ Arif Rahman merasa perlu adanya standar norma pada penilaian Ujian Nasional (UN). Standar mutlak yang diterapkan pemerintah dianggap tidak memberikan ukuran pendidikan yang valid.” “Mengutip omongan JK pada saat menjabat sebagai wakil presiden. Beliau pernah bilang, Pak Arif kalau tidak dinaikan standar kelulusannya siswa kita tidak akan bisa lompat. Saya jawab, pak kalau lompat tanpa dikasih makan mana bisa pak. Ini kan tandanya beliau tidak melihat daerah,‘ selorohnya.”
  http://BeritaPendidikan.Com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=12&artid=2087

• Mengapa Depdiknas Masih Mendorong E-Learning Untuk Sekolah?
  Dari pengalaman di negara maju kita dapat melihat bahwa sistem E-Learning dan Pemiliharaannya adalah sangat mahal dan tidak terjangkau di kebanyakan sekolah di negara maju (bagaimana di Indonesia?), maupun dinilai kurang efektif di tingkat sekolah. Mengapa? Apakah Karena “Skinner’s theories” (Behaviourism – Programmed Learning) tidak mengajak pelajar kreatif dan inovatif. Tujuannya adalah membentuk behaviour (perilaku) orang (seperti robot). – Membunuh Kreativitas! – http://TeknologiPendidikan.Com/kreativitas.html
  (Mungkin “Skinner’s theories” adalah lebih cocok dengan teori “Asal-Hafal-Saja)

  E-Learning Menguntungkan siapa?

• Puluhan ribu sekolah dalam keadaan rusak atau ambruk termasuk 70% sekolah di DKI Jakarta – Di Jakarta Saja, 179 Sekolah Tidak Layak Pakai! – Hampir 80% Gedung Sekolah di Pesawaran Rusak, dll, dan Korupsi Terjadi di Semua Level Penyelenggara Pendidikan, dan UN Tidak Ciptakan Proses Belajar Kreatif, dan kita perlu Setop Kurikulum Merugikan Siswa, juga 70% Lulusan SMA Tanpa Keterampilan Cari Kerja, dan Kemampuan Guru Harus Ditingkatkan (Secara Efektif), dan Ribuan Anak Cacat Usia Sekolah Belum Terlayani, dan Pendidikan Berkualitas Hanya untuk Orang Berduit, dan ………

  PASTI KORUPSI DI PENDIDIKAN HARUS MENJADI PRIORITAS UTAMA KAN? “Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya. ICW: Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan (2004-2009)